Jurnal - JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN

makalahonline.com

Kata Kunci : Sistem informasi, Pemerintahan Kab. Aceh Tengah

A.  Latar Belakang Masalah

Di era otonomi daerah saat ini, sistem Pemerintahan Daerah sudah berbeda dibandingkan dengan sistem pemerintah diera orde baru. Kalau diera orde baru, organisasi Pemerintah dan sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah pusat, di era otonomi daerah ini pembentukan instansi pemerintah daerah termasuk sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu sistem informasi pada setiap daerah bisa berbeda sesuai dengan perkembangan yang terjadi / kebutuhan di daerah masing-masing.

            Pada awal otonomi daerah, Pemerintah di daerah bisa membentuk dinas, Badan dan Lembaga tehnis sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Adanya ketentuan ini membuat berbagai daerah membentuk dinas secara berlebihan untuk menampung sebanyak mungkin pejabat struktural. Ketentuan mengenai pembentukan dinas dan lembaga tehnis tersebut kemudian disusul Peraturan Baru yang memberikan batasan jumlah dinas yang boleh dibentuk di Pemerintah Daerah. Daerah yang sudah terlanjur membentuk dinas dan lembaga teknis daerah melebihi ketentuan akan segera menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam pembentukan Dinas dan lembaga teknis. Adanya kebebasan Pemerintah daerah untuk membentuk dinas dan lembaga tehnis di daerah maka bisa terjadi adanya perbedaan nama lembaga/dinas yang menangani informasi. Bahkan penanganan informasi di suatu daerah cukup hanya dimasukkan dalam suatu seksi/bagian dari dinas dan setiap daeah menggunakan istilah yang berbeda seperti : Hubungan Masyarakat (Humas) Informasi Komunikasi (Infokom), BadanInformasi Komunikasi Telematika (BIKT).

selengkapnya silahkan download Disini